Loker dokumen: Inovasi Bapelitbang Kabupaten Sikka’: mampukah menjawab tantangan kebutuhan data empirik dalam pengambilan kebijakan publik berbasis bukti riil di lapangan dalam mencapai efektivitas anggaran?

 

Garry Rosario da Gama, Master of Public Policy dari Crawford School of Public Policy – The Australian National University, Canberra, Australia 

Making Indonesia 4.0; sebuah roadmap (peta jalan) besutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dilaunching pada Agustus 2019, adalah sebuah strategi nasional dalam mempersiapkan Indonesia memasuki era Industri 4.0. Schlechtendahl, dkk (2015, hal. 143) dalam tulisannya berpendapat bahwa revolusi industri 4.0 mengedepankan prinsip keterhubungan antara keseluruhan sistem dan komponen dalam berbagi informasi untuk mewujudkan ‘industri pintar’ yang lebih efektif dalam mengolah input (masukan) untuk mencapai outcome (keluaran) serta impact (dampak) yang optimal.

Konsep ini juga sebelumnya telah dikemukakan oleh Kapucu (2006) yang dikenal sebagai managemen publik baru atau New Public Management (NPM) yang menekankan pentingnya reformasi sektor publik mengadopsi sistem managerial sektor swasta. Kapucu menawarkan 6 (enam) kunci utama reformasi birokrasi dimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting untuk mencapai good governance (kepemerintahan yang baik) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang efisien termasuk dalam perencanaan kebijakan publik yang efektif berbasis data dengan tujuan mencapai efektivitass anggaran. Penganggaran yang efektif berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan input (sumber daya manusia, alam, modal dan teknologi) semaksimal mungkin guna mencapai hasil dan dampak yang optimal.

Menjawab tantangan ini, Tim IT Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka, pada tanggal 24 Agustus 2020 mempresentasikan sebuah website bertajuk ‘Loker Dokumen’ dihadapan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemkab Sikka. Sistem ini menjadi titik awal inovasi pemanfaatan teknologi informatika yang mengedepankan model sistem yang terintegrasi dan dapat diakses melalui perangkat komputer dan smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi media bersama seluruh PD di Kabupaten Sikka (dinas, badan, kantor, kecamatan, kelurahan, desa, bahkan puskesmas hingga sekolah-sekolah), untuk berbagi-pakai data, dokumen dan informasi dari masing-masing unit kerja kapan dan dimana saja.

Sistem yang sedang dikembangkan ini mendapat tanggapan positif dari Bupati Sikka. Bupati Sikka menginstruksikan sistem ini sebagi aplikasi yang wajib digunakan seluruh PD lingkup Pemkab Sikka. Lebih lanjut Roby mengatakan bahwa aplikasi yang sedang dikembangkan ini perlu ditambahkan menu laporan yang dapat diakses Inspektorat Kabupaten Sikka sehingga memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan aktifitas semua unit kerja dalam melakukan upload dokumen. Bupati Sikka juga menginstruksikan tim pengembang (Bapelitbang Sikka) segera menyusun berbagai dokumen terkait proses kerja, panduan manual bagi pengguna/ manual user, hingga menyusun jadwal pelatihan untuk admin dari seluruh unit kerja. Bupati Sikka juga menginstruksikan beberapa dinas terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta Inspektorat Kabupaten Sikka untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bapelitbang Sikka dalam mengembangkan aplikasi ini.

Secara rinci aplikasi ini memuat menu dokumen yang akan berisi semua dokumen penting dan produk hukum seluruh unit kerja yang dapat diakses internal organisasi ataupun berbagi pakai dengan PD lain. Hadir juga menu ‘data tertentu’ yang berisi data stunting, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hibah air minum, rekap asset daerah dan data SD-SMP se-Kabupaten Sikka. Data stunting misalnya ditampilkan data rinci penderita stunting hingga tingkat puskemas/ pustu dan hasil olahan data dapat ditampilkan dalam bentuk info grafis yang mempermudah semua pemangku kepentingan/ stakeholders dan pengambil kebijakan/ policy makers dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk mendesign serta memutuskan intervensi program/ kegiatan yang tepat.

 

Mengapa data menjadi penting?

Ketersediaan data yang valid dan update menjadi hal krusial bagi pengambil kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mendesign kualitas program, kegiatan serta layanan pemerintah yang optimal yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sebagai pembayar pajak. Evidence-based Policy Making (EBPM) atau pengambilan kebijakan berbasis fakta riil di lapangan telah menggeser pola pikir tradisional dalam pengambilan kebijakan publik yang biasanya berbasis opini (Gray, 1997). EBPM menjadi jantung dalam memodernisasi pemerintahan (Rudd, 2008) dengan memanfaatkan informasi dan pengetahuaan secara efektif dan kreatif dalam pengambilan dan implementasi kebijakan serta dalam memberikan pelayanan publik (Blunkett, 2002). Apa yang bekerja/ what works untuk menyelesaikan masalah atau isu social, dan rasionalitas yang komprehensif menjadi inti dari EBPM. Dalam EBPM penting bagi peneliti masalah sosial mengetahui jenis bukti/ data, standar, kualitas dan validitas data yang dikumpulkan, serta bagaimana menggunakan data, informasi yang dipakai dalam pengambilan kebijakan publik.

Walaupun EPBM terlihat seperti ‘framework sakti’ dalam pengambilan kebijakan, namun Lindblon (1959) pada tulisannya mengkritik EPBM karena dinilai tidak mampu menunjukkan realitas dari proses pengambilan sebuah kebijakan publik. Idealnya, kebijakan publik harus didasarkan pada data valid di lapangan namun tidak dipungkiri jika para pengambil kebijakan memiliki keterbatasan dalam merasionalisasikan pikiran mereka yang oleh Lindblom dikenal dengan ‘bounded rationality’ atau rasional yang terbatas.

Herbert Simon (1947) menerangkan jika dalam pengambilan kebijakan, seorang pengambil kebijakan kerap kali sulit mencapai rasionalitas yang tinggi dan objektif akibat keterisolasian serta banyaknya informasi dan alternatif kebijakan yang harus diproses dalam kurun waktu yang singkat. Terkadang ‘trial and error’ menjadi pilihan yang akhirnya diputuskan untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang ada. Keterbatasan lain dalam penggunaan EBPM adalah tidak tersedianya data yang valid, relevan dan spesifik yang semestinya disediakan organisasi pemerintah. Dalam rational choice modelling/ model pilihan rasional, stakeholder terkait berusaha merasionalisasikan pikiran dan pilihan alternatif kebijkan demi memuaskan preference/ sesuatu yang mereka sukai. Lebih lanjut preference selalu lekat dengan prinsip pemaksimalan utility/ keuntungan dari individu pengambil kebijakan.

 

Kebijakan berbasis data empirik dan kaitannya dengan efektivitas anggaran

Efektivitas anggaran dapat dicapai dengan menggunakan input yang sama dalam menghasilkan outcome yang lebih maksimal, atau dengan mengurangi input untuk mendapatkan hasil dengan kualitas dan kuantitas yang sama yang mengedepankan inovasi dan memanfaatkan teknologi (Aarni Heiskanen, 2013). Pendapat ini juga didukung oleh Andrew C.Worthington seorang professor dari Griffith Business School, Griffith university, Australia. Andrew (2000, hal. 202 – 203) membagi efektivitas anggaran menjadi 3 (tiga) bagian penting yaitu effisiensi teknis yang mengacu pada penggunaan sumber daya yang produktif, effisiensi alokatif yang mengacu pada bagaimana memilih alternatif terbaik dalam mendistribusikan sumber daya untuk mencapai keluaran yang optimal, dan yang terakhir adalah gabungan efektivitas teknis dan alokatif dalam menggunakan memaksimalkan anggaran untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas bagi pelanggan/ masyarakat.

Lebih lanjut (Gillroy, 1992) berpendapat bahwa kebijakan pasti akan menguntungkan sebagian pihak yang menang/ diuntungkan (winners) dan sebagiannya akan dirugikan/ kalah (lossers) atau dengan kata lain kebijakan publik tidak dapat menyenangkan semua pihak. Dalam konsep ekonomi dikenal dengan pareto optimality/ pareto efficiency. Dalam konsep pareto ini, tidak mungkin mencapai sebuah kebijakan publik tanpa ada ‘pihak yang dikorbankan’. Namun dalam konsep ini dijelaskan winners akan memberikan kompensasi kepada lossers yang menurut pemahaman penulis di lingkup pemerintahan daerah, pajak/ retribusi atau penghasilan lain yang diperoleh dari program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dapat digunakan untuk kegiatan/ program lain bagi pihak yang merassa dirugikan. Dengan demikian akan dicapai pareto improvement dimana tidak ada pihak yang dirugikan dan tercapailah kesejahteraan bersama (Gillroy 1992, hal.92).

Kembali lagi ke Loker Dokumen, tentu saja harapan para pengambil kebijakan termasuk masyarakat agar sistem ini dapat dikembangkan dengan baik yang mencakup konten dan kemudahan akses dan menu yang sederhana/ friendly users. Aplikasi ini diharapkan juga menjadi basis data yang valid, komprehensif dan inovatif. Dengan demikian pengambil kebijakan di Kabupaten Sikka dari lingkup terkecil hingga kabupaten mampu menggunakan data dan informasi yang tersedia dalam aplikasi ini untuk mendesign, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik secara efektif dan efisien demi menyelesaikan isu-isu dan masalah sosial yang ada guna mensejahterakan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini. Website ini juga diprediksi mampu mengkoneksikan keseluruhan PD lingkup Kabupaten Sikka dalam membangun sistem yang terintegrasi.

 

GDG